Tata kelola Aset Pemerintah Daerah Menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Tata kelola Aset Pemerintah Daerah Menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Epicentrum Walk Office, Jakarta | Kamis, 27 Januari 2011 | Rp 1.750.000,-
Latar Belakang
Saat ini terdapat 533 PEMDA: 33 provins, 398 kabupaten dan 102 kota di Indonesia. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) baru ada di 11 Pemda. Selain itu, laporan keuangan daerah lain berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Averse dan Disclaimer. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas Manajemen Aset Pemda yang lebih baik
Target Peserta
- Aparatur Pemerintah Daerah ( Sekda, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD)
- Kepala Bappeda
- Kepala Bagian Umum
- Kepala Bagian Keuangan
- Kepala Bagian Perekonomian, dsb)
Materi Workshop
Latar Belakang UU 32/2004, UU 12/2008; Konsep Manajemen Aset menurut Permendagri 17/2007; Siklus Manajemen Aset; Kriteria LAPORAN KEUANGAN menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Proses perbaikan Tata Kelola Aset, Sistem informasi Aset dan Langkah-langkah menuju Good Governance
Nara Sumber
A.H. Mulyanto, SE, M.Si
Adalah faculty member Astra Management Development Institute (AMDI) PT Astra International,tbk untuk Total Quality Management (1996-1997) dan Community Development, Senior Consultant-Quality Management System PT Sucofindo Internasional Konsultan (1998-2003) dan Deputy Director-Marketing pada Subsidiarry Company sebuah BUMN (2003-saat ini). Sejak tahun 2002, Mulyanto juga menjadi faculty member pada Laboratorium Studi Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk subject Management International Standard dan Good Corporate Governance. Pelbagai karya ilmiah dan artikel di bidang manajemen modern telah dimuat di jurnal dan majalah nasional dan internasional.
Investasi
- Rp 1.750.000,- / orang,
- Rp 3.300.000,- / 2 orang
- Sudah termasuk Coffee Break 2X, Makan siang, Seminar kit, Sertifikat